TEMBILAHAN--(KIBLATRIAU.COM)- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indragiri Hilir menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Indragiri Hilir, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan menjadi bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di tengah masyarakat.

Dalam aksi itu, mahasiswa juga melakukan long march dari titik kumpul menuju Kantor Bupati sambil membawa spanduk, poster, serta pengeras suara sebagai media penyampaian aspirasi.
Para mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan yang dianggap berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari penegakan aturan, pelayanan publik, kesejahteraan ekonomi, hingga persoalan sosial di daerah.

Koordinator Lapangan I, Fandi Ahmad dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kami hadir bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini merasakan langsung berbagai persoalan di lapangan. Tujuh tuntutan ini adalah suara rakyat yang harus diperhatikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Wahyogi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai persoalan yang telah disampaikan agar tidak berhenti hanya pada tataran seremonial.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memberikan solusi nyata dan terukur terhadap setiap permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan mencabut izin tempat hiburan malam yang diduga melanggar ketentuan jam operasional serta aturan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.

Kedua, mahasiswa meminta kejelasan terkait operasional kapal Ro-Ro Tembilahan yang dinilai sangat penting bagi mobilitas masyarakat serta distribusi barang di wilayah Indragiri Hilir.
Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menertibkan praktik parkir liar serta memastikan penerapan tarif parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Keempat, mahasiswa meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap harga kelapa serta peningkatan kesejahteraan petani, mengingat komoditas kelapa merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat setempat.
Kelima, mahasiswa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, termasuk jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum lainnya yang dinilai masih perlu peningkatan.
Keenam, mahasiswa menyoroti persoalan sampah di Kota Tembilahan dan meminta pemerintah meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Ketujuh, mahasiswa meminta pemerintah daerah menertibkan maraknya badut jalanan dan pengamen di bawah umur dengan pendekatan yang mengedepankan perlindungan anak serta upaya pencegahan eksploitasi anak di ruang publik.

Sepanjang aksi berlangsung, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik, masukan, serta harapan terhadap kinerja pemerintah daerah. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan dalam suasana kondusif. Usai menyampaikan seluruh tuntutan, perwakilan mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.

Mahasiswa berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi tersebut, tetapi juga dapat memberikan tindak lanjut konkret terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada langkah nyata dari pemerintah daerah,” tegas Fandi Ahmad menutup orasinya.(Arianto)